Feeds:
Tulisan
Komentar

Informasi selengkapnya dapat diperoleh di Bandara Adisutjipto, telepon (0274) 566666, 498261.

Alun-alun Kidul atau biasa disebut sebagai Alkid, merupakan sebuah tempat yang sayang untuk dilewatkan bila berkunjung ke Jogjakarta. Termasuk bagi orang yang sudah tinggal di Jogja, berkunjung ke Alkid merupakan hiburan tersendiri.

Sesuai dengan namanya, Alkid ini terletak di selatan atau di belakang Keraton Yogyakarta, sementara alun-alun yang berada di depan keraton sering disebut sebagai Alun-alun Utara.

Ketika malam mulai menjelang, kehidupan pun dibentang di alun-alun yang dikelilingi tembok persegi yang memiliki lima gapura tersebut. Pedagang wedang ronde, bajigur, jadah bakar, dan penganan lainnya. Tak ketinggalan orang-orang yang menyewakan sepeda tandem dan becak bertingkat pun menjajarkan sewaannya. Kendaraan inilah yang akhir-akhir ini semakin membuat malam di Alkid semakin meriah.

Betapa tidak. Sepeda tandem dan becak tingkat yang disewakan itu diberi hiasan lampu berwarna-warni. Ketika malam semakin gelap, sepeda tandem dan becak bertingkat itu bagai kunang-kunang yang indah bertebaran seusai turun hujan di pedesaan. Berikut adalah beberapa foto kemeriahan malam di Alkid, Jogjakarta:

Malam yang meriah di Alkid.

Becak bertingkat berbaris indah.

Sepeda tandem berjajar disewakan.

Tinggal pilih becak bertingkat yang mana.

Sepeda tandem tersebut disewakan kepada pengunjung seharga Rp.10.000,- untuk tiga kali putaran atau ada yang memberikan empat kali putaran mengelilingi Alun-alun Kidul. Sedangkan untuk becak bertingkat disewakan seharga Rp.20.000,- untuk dua kali putaran atau ada yang memberikan tiga kali putaran. Kendaraan ini terasa menyenangkan jika dinaiki secara rama-ramai bersama teman atau anggota keluarga.

Setelah puas berkeliling Alkid, pengunjung dapat mencoba permainan yang khas hanya ada di Alun-alun Kidul, Jogjakarta, yaitu Masangin. Permainan ini gratis dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Pengunjung tinggal menutup mata dengan sapu tangannya sendiri (kalau tidak membawa ada yang menyewakan) dan berjalan memasuki lapangan tengah di antara dua pohon beringin besar yang ada di Alkid. Tampaknya sepele, sebab di antara dua pohon beringin itu juga berjarak lebar, namun banyak juga ketika berjalan justru berbelok arah. Di sinilah asyiknya permainan Masangin.

Setelah lelah bermain, pengunjung dapat menikmati beragam penganan dan minuman yang dijajakan di pinggir alun-alun. Ada wedang ronde, wedang bajigur, jadah goreng atau bakar, jagung bakar, dan beberapa penganan khas lainnya. Hmm…, jalan-jalan di Jogja memang menyenangkan, termasuk di Alkid dengan kemeriahan malamnya.

————
Liputan dan foto-foto: Akhmad Muhaimin Azzet

Bertempat di Hotel Santika, Yogyakarta, Minggu (16/10) diadakan penyerahan hadiah terhadap pemenang “Lomba Menulis dan Foto Obyek Wisata Yogyakarta”. Lomba ini diadakan oleh Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Tabloid Wisata Jogja.

Wakil Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, memberikan sambutan sekaligus ucapan selamat kepada para pemenang (foto: am.azzet)

Berikut adalah nama-nama pemenang dari lomba tersebut:

Pemenang I
Imam Wicaksono
“Rotowijayan Tak Hanya Cinderamata”

Pemenang II
Irham Manuarfa Perdhana
“Pantai Jungwok, Harta Karun yang Tersembunyi”

Pemenang III
Widiatmoko Adi Putranto
“Pesona Budaya Kotagede”

Pemenang IV
Wulansari
“Pesona Birunya Pantai Ngrenehan, Gunung Kidul”

Pemenang V
Felex Billi Pradeta
“Cave Tubing Kalisuci”

Ibnu Al Taufik
“Taman Makam Giri Sapto; Seniman pun Layak Dihormati Karya-Karyanya”

Akhmad Muhaimin Azzet
“Kemeriahan Malam di Alkid Yogyakarta”

Retno Ari Wijayanti
“Capturing The Religiousity Of Yogyakarta”

Mohammad Windu Karsa
“Buah Naga  di Pandan Sari”

Pemenang Apresiasi
Ardi Rimbawan
“Gunung Api Purba Nglanggeran”

Reni Yuliastanti
“Menjadi Pembatik Sehari di Giriloyo”

Nuryan Setyadi
“Kedung Miri: Jelajah Nirwana Tersembunyi di Bantul Timur”

Ririh Setia Mulyana
“Pesona Tersembunyi di Kulonprogo”

Handaru S Putro
“The Night of Malioboro”

Alexander Dody
“Pantai Sundak Memanjakan Mata Nan Mempesona”

Witari Aryani
“Eksotisme Candi Ratu Boko”

Planiati Arliana
“Inspirasi Mahakarya Warisan Leluhur”

Setiawan Yosep Wijayanta
“Touring Sejarah di Museum Kekayon”

Taufik Noor Aditama
“Nikmatnya Suasana Parangtritis”

Pemenang I dan II, Imam Wicaksono dan Irham Manuarfa Perdhana, foto bersama sesuai menerima hadiah (foto:am.azzet)

Pemenang III dan IV, Widiatmoko Adi Putranto dan Wulansari, berfoto bersama seusai menerima hadiah (foto:am.azzet)

Pemenang V, Felex Billi Pradeta, Akhmad Muhaimin Azzet, Retno Ari Wijayanti, Mohammad Windu Karsa, foto bersama sesuai menerima hadiah (foto: ikarosanasari)

Bagi pemenang I s/d Pemenang V penyerahan hadiah dilakukan di Hotel Santika, sedangkan Pemenang Apresiasi hadiah diambil di kantor BP2KY, Jl. Taman Siswa, Yogyakarta.

Dalam malam penyerahan hadiah tersebut hadir pula Wakil Walikota Yogyakarta, Bpk. Haryadi Suyuti, dan berharap agar kegiatan semacam ini dapat meningkatkan kunjungan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan, semoga dapat dilakukan lagi di kesempatan mendatang dengan piala atau penghargaan dari Wali Kota Yogyakarta.

Selamat kepada semua pemenang, dan kepada pembaca tercinta, mari berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo….

Dari Jogja Merajut Doa

ya, bukan hanya kabar yang dihembuskan
angin pembisik di sini mengental pada dini hari
persis antara dingin dan embun, memeluki bumi
perih tangismu dirajut lukanya dengan doa

sekarang tidak lagi tanya kenapa ada belati
dan api yang mudah terbakar di mana-mana
bukan kelelahan atau heran tiada hingga
atas begitu saja mendadak sengketa dicintai

ya, kata orang di sini telah tertanam damai
meski sulaman berbeda dan berbagai warna
semoga merajut doa ini bergetaran menabraki
hening cinta di hati hingga rindu menyala

Bumidamai, Jogjakarta,
Akhmad Muhaimin Azzet

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

1. bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kamipegang seluruhnya.

3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat langsung dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami langsung kepada Presiden RepublikIndonesia.

4.Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Ngajogjakarta Hadiningrat,
28 Puasa Ehe 1876 atau 5-9-1945

Oleh: Hamengku Buwono X

B. Tinjauan Secara Khusus

1. Judul RUU tentang Keisthnewa Provinsi DIY, menurut hemat kami judul tersebut tidak tepat apabila kita merunut berbagai pertimbangan yang telah kami uraikan dimuka, disamping tidak merujuk original intent bunyi pasal 18B ayat (1) juga tidak sesuai dengan UU No 3 tahun 1950 tentang Pembentukan DIY yang secara eksplisit menyebutkan “setingkat provinsi” yang dapat diartikan tidak sama dengan provinsi sekaligus sebagai pembeda dengan daerah lainnya yang diberlakukan ketentuan hukum yang bersifat umum(lex generalis).Sehingga akan lebih tepat kalau judulnya: RUU tentang Daerah Istimewa Yogyakarta atau Keistunewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (tidak menggunakan kata provinsi).

2. Dalam konsideran menimbang tidak dicanturnkan dasar filsafat Pancasila, yang semestinya menjiwai seluruh produk perundang-undangan. Disadari atau tidak suatu undang-undang tanpa menyebutkan dasar filosofis Pancasila akan menjadi ancaman serius yang mengarah kepada liberalisasi. Untuk RUU DIY ruh keistimewaan berada pada sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”

3. Penggunaan nomenklatur Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 8 ayat (2), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berdasarkan Pasal 18 ayat (4) kepala Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Gubernur. Keberadaan Gubernur Utama akan menciptakan dualisme pemerintahan yang secara mutatis mutandis melanggar prinsip negara hukun cq kepastian hukum (Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 28D.ayat (1) UUD 1945). Kalau yang dimaksud Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama sekedar peristilahan atau sebagai pengganti “parardhya”, maka secara filosofis bertentangan dengan ruh keistimewaan DIY, karena Raja yang berkuasa pada wak itu ketika berintegrasi kedalam Republik Indonesia selanjutnya menjelma menjadiKepala Daerrah dan Wakil Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur dan Wakil Gubernur, kalau kemudian ada Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama maka sama saja kekuasaannya semakin dipersempit.

4. Masih dalam hal penggunaan nomenklatur Gubernur Utama dan Wakil Gubemur Utama yang menurut kami mengandung resiko hukum yang sangat besar bagi eksistensi keistimewaan DIY, manakala ada pihak-pihak yang melakukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama dan dinyatakan menang (dikabulkan) maka pada saat bersamaan keistimewaan DIY hilang.

5. Pasal 1 angka 14 perihal Peraturan Daerah Istimewa Pronnsi DIY (Perdais) bukan menjadi ciri asli keistunewaan DIY, melainkan lebih meniru model Konun di Nagroe Aceh Darussalam dan MRP di Papua, disamping untuk kepentingan mewadahi peran dan fungsi Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama. Menurut hemat kami akan lebih tepat diatur dengan Peraturan Daerah (biasa) sebagaimana yang telah berjalan selama ini, karena Raja telah menjelma menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

6. Pada Bab II Batas dan PembagianWilayah, pasal 2 ayat ( 1 ) huruf b disebutkan bahwa “sebelah timur dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah” padahal secara riil berbatasan juga dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri.

7. Pertanahan dan Penataan Ruang, Pasal 26 ayat (1) disebutkan “…. Kasultanan dan Pakualaman ditetapkan sebagai Badan Hukum. Bumyi pasal ini tidak sinkron dengan bunyi penjelasannya yang menyebutkan sebagai Badan Hukum Kebudayaan (masih mengacu konsep lama/parardhya). Kami ada kekawatiran jangan-jangan Naskah akademiknya sama dengan yang sebelumnya ? yang berubah hanya Rancangan Undang-Undangnya, kalau benar demikian maka keutuhan latar belakang sebagaimana dimaksudkan didalam Naskah Akademik dengan keinginan pengaturannya (RUU) menjadi tidak sinkron.

8. Masih dibidang pertanahan, Kalau Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai Badan Hukum, pertanyaan sebagai badan hukum privat atau publik ? Lalu bagaimana dengan tanah-tanah yang selama ini sudah dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan kepada pihak lain, apakah kemudian harus dibatalkan ? Sehingga menurut kami akan lebih tepat kalau Kasultanan dan Kadipaten ditegaskan sebagai subyek hak atas tanah.

9. Penggunaan terminologi “pembagian kekuasahn” pada Pasal 5 ayat (2) huruf c tidak tepat karena pada prinsipnya pemerintahan daerah sudah berada pada cabang kekuasaan eksekutif (executive power) dan kekuasaan eksekutif ini tentunya tidak dapat dibagi lagi. Sehingga akan lebih tepat “pembagian kewenangan” (authority sharing) antara DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur.

Mengutip pendekatan ushul fiqih yakni ilmu hukum dalam Islam yang mengkaji kaidah kaidah dan teori-teori untuk menghasilkan produk hukurn atau perundang-undangan, dalam praktek ketatanegaraan apa yang terjadi di DIY disebut sebagai ahkamul ‘urfi, yakni kebiasaan yang telah dinyatakan sebagai hukum tetap dan menjadi landasan peraturan tata perilaku, baik yang bersifat sosial maupun politik di suatu wilayah. Selama tidak menimbulkan bahaya dan mengancam kehidupan umat, ahkamul ‘urfi memiliki legalitas syar’i. Syariat Islam sendiri berprinsip tasbarruful imami manutbun bimashalihil ummah yaitu kebijakan penguasa harus berpijak kepada kemaslahatan umat. Pembuat UU wajib memperhatikan dan mengikuti kehendak umat yang telah merasa nyaman dengan kebiasaan baik yang berlaku dalam tatanan sosial-politik di daerahnya. Apabila berkeinginan mengubah tradisi yang telab mapan, maka harus mampu menjelaskan bahwa yang berlaku selama ini membahayakan bagi keselamatan NKRI dan kelestarian DIY, apabila tidak bisa membuktikannya, maka telah melanggar prinsip tasbarruful imami manutbun bimashalihil ummah. ***

Oleh: Hamengku Buwono X

Alasan Teoritis

Dari perspektif filsafat ilmu hukum, se harusnya kita tidak berpikir semata-mata pada teks normatif hukum positif melainkan harus mampu melihat hukum sebagai realita secara utuh baik dari perspektif trancendental order, social order maupun political order. Hukum yang baik sudah seharusnya berbasis pada kosmologi, bentuk kehidupan sosial dan kultural (a peculiar form of social life), oleh karenanya keistimewaan DIY harus dipahami secara “utuh” agar mampu memahami simbol-simbol dan makna yang ada di lingkungan masyarakat DIY sebagai satu kesatuan.

Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk mampu melakukan analisis terhad RUU tersebut karena sesungguhnya terkait dengan persoalan filosofis bahwa peraturan hukum dibentuk tentunya berdasarkan konteks yang melatar belakanginya. Tidak saja landasan filosofis, sosiologis, histris dan yuridis konstitusional, tetapi kontribusi signifikan dalam bentuk keinginan nyata masyarakat. Tidak ada keraguan bahwa persoalan mendesak yang dibutuhkan masyarakat DIY saat ini adalah instrumen hukum yang legitimate untuk mengakui (recognition principle) dan menghormati ( respectation) Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kami sangat menghargai apa yang telah disampaikan pemerintah atas RUU Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyaka yang lalu, karena akan menjadi dokumen hukum penting dalam proses pembentukan sebuah Undang-Undang. Materi tersebut menunjukkan kehendak atau cita politik hukum (rechts idee) dari pemerintah sela inisiator RUU.

Memediasikan perbedaan pandang antara kehendak atau cita politik hukum pemerintah dengan masyarakat DIY sejatinya dapat ditengarai dari perspektif sosiologi perundang-undangan. Dalam perspektif ini ada dua kekuatan dimana pemerintah dengan masyarakat DIY secara diametral berseberangan. Apabila pemerintah yang didukung oleh partai politik bersikukuh untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, pertanyaan yang muncul kemudi akankah UU tersebut mampu memenuhi tujuan utamanya (intended consequence)? Karena secara teoritik suatu peraturan hukum dipandang efektif manakala kebijakan tersebut memenuhi tujuan utama (intended consequence) dari pembentuk undang-undang (law making) dan tujuan-tujuan diluar tujuan utama (unintended a sequence), yakni dinyatakan efektif bilamana targetnya memenuhi kecenderungan sosial terkait dengan kepentingan publik, kesadaran hukum dan memenuhi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan prosedur dan mekanisme perundang-undangan.

Sekiranya dokumen-dokumen politik yang ada sudah dianggap out of content (tidak dapat dipercaya lagi), maka ketiadaan dokumen hukum tertulis tersebut tidak dapat menafikkan adanya kebiasaan praktek kenegaraan diluar hukum tertulis, karena kebiasaan (konvensi) dapat menjadi hukum kebiasaan (customery rules) apabila memenuhi dua unsur, yaitu unsur faktual dan unsur psikologis.

Kamipun sangat menyadari kalau dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu, oleh karenanya tidak mungkin lagi sepenuhnya mengadopsi seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan seperti dijaman kerajaan waktu itu, tuntutan akuntabilitas menjadi suatu keharusan, namun demikian tidak harus mengorban nilai-nilai yang baik yang telah berjalan selama ini dan masih dibutuhkan oleh masyarakat. Mensitir pendapat Sri Sultan HB IX dalam Buku Tahta Untuk Rakyat, ketika ada pertanyaan Bagaimana Keberlanjutan DIY kedepan? jawabnya: itu terserah pemerintah pusat dan rakyat.

————

*Bersambung ke postingan berikutnya. Matur nuwun.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: